Profil

Tentang Kami

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang betada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

VISI KAMI

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

MISI KAMI

Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tugas Direktorat Jendral
Bea dan Cukai

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi
Bea dan Cukai

  • Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pemberian bimbingan teknis , pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
  • Pengendalian, evaluasi, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  • Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
  • Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyaJ ian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senj ata api Kantor Wilayah;
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
  • Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Wilayah Pengawasan

KPPBC TMP C Ternate adalah kantor yang berada dibawah naungan kementerian keuangan khususnya direktorat jenderal bea dan cukai yang terletak di wilayah provinsi Maluku Utara tepatnya berada di pulau ternate.  Provinsi maluku utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut, memiliki 1.474 pulau.

Wilayah kewenangan KPPBC TMP C Ternate yaitu meliputi wilayah Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar merupakan kepulauan dan perairan yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Sula, Kabupaten Taliabu, Kotamadya Ternate, dan Kotamadya Tidore Kepulauan.

Wilayah daratan dan perairan Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan, seperti perikanan, pertambangan (emas, perak dan nikel), perkebunan dan pariwisata maupun potensi lainnya, sehingga memancing pengusaha asing untuk berinvestasi. Potensi pertambangan, adanya aturan hilirisasi barang hasil pertambangan, memaksa para investor untuk membangun smelter sehingga jumlah impor barang pendukung pembangunan smelter jadi meningkat. Hal tersebut membutuhkan peningkatan fungsi pengawasan dari Bea dan Cukai, apalagi mengingat lokasi yang sangat jauh dari Kantor Bea dan Cukai, sangat memungkinkan pengusaha tersebut melakukan ekspor tanpa mengindahakn peraturan yang berlaku. Pengguna jasa/Perusahaan yang dilayani berada di luar Kota Ternate dan sebagian besar adalah perusahaan eksplorasi tambang antara lain : nikel, pasir besi, mangan, ikan dan eksportir kopra.

Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Ternate

  • Wilayah pengawasan KPPBC TMP C Ternate yang sangat luas yaitu meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku dengan luas 145.801,10 km2, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km 2 atau 30,92 persen yang terdiri dari 1.474 pulau.
  • pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang resmi terdaftar yang melakukan kegiatan kepabeanan di Provinsi Maluku Utara dan melakukan pengawasan terhadap seluruh jalur distribusi BKC.

KPPBC TMP C Ambon adalah kantor yang berada dibawah naungan kementerian keuangan khususnya direktorat jenderal bea dan cukai yang terletak di wilayah provinsi Maluku tepatnya berada di pulau ambon.

Wilayah daratan dan perairan Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan, khususnya sektor perikanan perikanan yaitu ekspor ikan tuna dan cakalang

Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Ambon

  • Wilayah pengawasan KPPBC TMP C Ambon meliputi Daerah kota ambon, kabupaten maluku tengah, kabupaten buru, buru selatan, seram bagian timur dan kabupaten seram bagian barat.
  • pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang resmi terdaftar yang melakukan kegiatan kepabeanan di Provinsi Maluku (wilayah pengawasan KPPBC TMP C Ambon) dan melakukan pengawasan terhadap seluruh jalur distribusi BKC.

KPPBC TMP C Tual adalah kantor yang berada dibawah naungan kementerian keuangan khususnya direktorat jenderal bea dan cukai yang terletak di wilayah provinsi Maluku tepatnya berada di kabupaten maluku tenggara.

Wilayah daratan dan perairan Maluku Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan, khususnya sektor pariwisata dan perikanan perikanan yaitu ekspor ikan kerapu budidaya

Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Tual

  • Wilayah pengawasan KPPBC TMP C Tual meliputi Daerah kota tual, kabupaten Maluku tenggara, Maluku tenggara barat, maluku barat daya dan kabupaten kepulauan aru.
  • pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang resmi terdaftar yang melakukan kegiatan kepabeanan di pengawasan KPPBC TMP C Tual dan melakukan pengawasan terhadap seluruh jalur distribusi BKC.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist